Selain itu, faktor lain yang juga bisa mempengaruhi banjir dan longsor adalah daya dukung dan daya tampung lingkungan. Yaitu kemampuan lahan untuk melindungi dari tekanan. Kalau curah hujan tinggi tetapi tutupan lahan sangat baik atau rapatannya tinggi, maka dampaknya tidak terlalu besar.

Terkait tutupan lahan di kawasan Gunung Slamet sendiri, ada yang tutupannya rapat, yang ditumbuhi kayu-kayuan atau tanaman keras. Selain itu, ada lahan masyarakat yang ditumbuhi tanaman atau tumbuhan semusim.

Menurut Widi, banjir yang terjadi di kawasan tersebut tidak berhubungan dengan aktifitas penambangan. Sebab, aktifitas penambangan berada di bawah, di bagian kaki gunung dengan elevasi ratusan meter lebih rendah dari titik longsoran.

Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan upaya penanganan jangka panjang untuk mengantisipasi bencana banjir dan tanah longsor yang lebih parah. Di antaranya dengan melakukan rehabilitasi hutan dan lahan. Misalnya di hutan lindung dan hutan produksi yang tutupannya atau tegakannya sudah kurang, harus diperbaiki dengan penanaman pohon.

"Kami ada program itu. Teman-teman seluruh stakeholder juga sudah banyak yang berkontribusi untuk penanaman di kawasan Gunung Slamet. Pemprov Jateng juga sudah mengajukan kepada Kementerian Kehutanan agar kawasan hutan Gunung Slamet menjadi Taman Nasional yang meliputi lima kabupaten," kata Widi sebagaimana arahan Gubernur Ahmad Luthfi.

Terpisah, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah, Agus Sugiharto menegaskan, tidak ada aktivitas tambang yang berada di tubuh Gunung Slamet.

“Lokasi tambang berada jauh dari titik longsor. Tidak ada pertambangan yang masuk ke tubuh Gunung Slamet,” tegasnya.

Dalam upaya mitigasi bencana, Dinas ESDM Jawa Tengah secara rutin menyampaikan informasi potensi gerakan tanah kepada seluruh bupati dan wali kota di Jawa Tengah setiap bulan, terutama selama musim penghujan. Informasi tersebut disusun berdasarkan peta rawan longsor dengan data prakiraan cuaca dan curah hujan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

“Setiap bulan kami merilis peta potensi gerakan tanah yang dilengkapi tabulasi curah hujan dan tingkat kerawanan, mulai dari rendah hingga tinggi. Ini kami sebarkan sebagai peringatan dini agar daerah meningkatkan kewaspadaan,” jelas Agus.

Selain itu, Dinas ESDM Jateng juga melakukan penataan kegiatan pertambangan serta memberikan surat peringatan kepada seluruh pelaku usaha tambang, agar menjalankan aktivitas sesuai ketentuan administratif, teknis, prinsip good mining practice, dan kaidah lingkungan hidup.