PUSKAPIK.COM, Pemalang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemalang meminta eksekutif untuk menambah porsi anggaran pemerintah kecamatan guna mengawal program pembangunan agar lebih sinergis. Hal itu menjadi salah satu rekomendasi para pimpinan panitia khusus (Pansus) dalam rapat perumusan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Pemalang tahun 2024 bersama Tim Ahli beberapa waktu lalu. "Ya, pertama kami merekomendasikan untuk kegiatan-kegiatan yang tiap kecamatan untuk ditambah anggarannya." jelas Slamet Ramudji, Wakil Ketua I DPRD Pemalang. Sebelumnya, hal yang sama pernah diusulkan Ketua Komisi A DPRD Pemalang, Fahmi Hakim saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang)Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Pendopo Kantor Bupati Pemalang, Selasa (25/3). Fahmi menyebut, Komisi A DPRD Pemalang yang membidangi pemerintahan sudah melaksanakan rapat secara sistematis dengan dinas terkait mengenai ketepatan waktu perencanaan di tingkat desa. "Banyak desa yang terlambat karena kurangnya monitoring. Tupoksi monitoring ada di tingkat kecamatan, akan tetapi anggaran di tingkat kecamatan sangat minim," terangnya. Maka itu, pihaknya mengusulkan agar pemerintah daerah untuk bisa mengupayakan anggaran yang lebih kepada pemerintah kecamatan sebagai upaya daya dukung perencanaan dari tingkat desa sampai kecamatan. "Karena konsep dokumen Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) ini bertingkat, didalam APBD ada keterkaitan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa." pungkasnya. (**)